Jakarta, 8 Maret 2026 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kemajuan signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa per awal Maret 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat setiap harinya, termasuk siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan lansia di sejumlah daerah.
Menurut pernyataan resmi Sekretariat Kabinet, jumlah ini setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan setiap hari atau dua kali lipat populasi Malaysia. Program ini didukung lebih dari 22.000–24.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan mayoritas dapur dibangun melalui inisiatif swasta dan mitra tanpa menggunakan anggaran APBN secara langsung.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga pendidikan karakter. “Melalui program ini, siswa belajar 7 Kebiasaan Anak Hebat Indonesia (KAIH) sambil makan bersama. Ini meningkatkan motivasi belajar dan rasa kebersamaan,” ujarnya baru-baru ini.
Namun, di balik capaian besar tersebut, program MBG masih diwarnai kontroversi. Dalam beberapa hari terakhir:
- 492 unit SPPG di wilayah Sumatera sementara disuspend karena belum mendaftar Sistem Layanan dan Harga Satuan (SLHS), menurut BGN.
- Masih ada laporan sporadis keracunan makanan di beberapa daerah, meski Kepala BGN menyatakan tingkat kejadian sudah sangat rendah (di bawah 0,001%) dibandingkan volume distribusi harian.
- Gelombang aksi protes muncul di berbagai wilayah seperti Pati (Jateng), Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Masyarakat menuntut perbaikan menu yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran besar, serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG.
- Ada pula temuan pemborosan, seperti makanan MBG yang dibuang di piring siswa di Jakarta, serta dugaan oknum yang menjadikan dapur MBG sebagai “ladang bisnis”.
BGN menegaskan bahwa program ini bukan ladang bisnis dan terus melakukan tindakan tegas, termasuk pemecatan oknum SPPG yang terlibat pelanggaran. Masyarakat diminta aktif melaporkan menu tidak layak agar bisa langsung ditindaklanjuti.
Di sisi lain, program MBG mendapat pujian karena dampak positifnya terhadap stabilitas harga bahan pangan seperti telur ayam, serta pemberdayaan UMKM dan peternak lokal. Kementerian Pertanian menyebut MBG membantu menjaga harga telur tetap stabil di tengah lonjakan permintaan.
Pemerintah berencana mempertahankan anggaran MBG di level tinggi untuk 2026, meski ada kekhawatiran dari lembaga rating internasional seperti Fitch terkait beban APBN. Menteri Keuangan menyatakan tidak akan memangkas dana MBG meski harga minyak dunia naik.
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya: “MBG akan terus jalan, kami perbaiki kekurangan, tapi tujuan utamanya—membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas—tidak boleh berhenti.”
Program ini tetap berjalan selama Ramadan dengan penyesuaian menu, seperti kurma, telur rebus, dan abon, agar sesuai dengan ibadah puasa siswa.