Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa aset keuangan syariah di Indonesia mencatat lonjakan signifikan, meningkat dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025.
Lonjakan ini dipicu oleh percepatan program Sertifikasi Produk Halal, meningkatnya permintaan terhadap fesyen Muslim, kosmetik, dan farmasi, serta pertumbuhan pariwisata ramah Muslim, yang semuanya turut memperkuat daya saing ekosistem halal Tanah Air.
“Kinerja positif ini menegaskan bahwa ekonomi syariah kini menjadi pilar strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Prestasi Indonesia juga makin menonjol di kancah global. Negara kita berhasil menduduki peringkat ke-3 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2024-2025, naik drastis dari posisi ke-11 sebelumnya.
Dalam peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026 pada Senin lalu, Airlangga menekankan bahwa pencapaian ini menempatkan Indonesia melampaui beberapa negara yang selama ini menjadi pemain utama ekonomi syariah, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Meski demikian, Airlangga menyoroti tantangan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih perlu ditingkatkan. “Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah, sehingga ini menjadi fokus kita ke depan. Saat ini literasi keuangan kita sekitar 66 persen, sedikit di atas rata-rata negara OECD yang 62 persen, namun masih ada ruang besar untuk peningkatan,” jelasnya.
Untuk memperkuat ekonomi syariah, Pemerintah telah menyiapkan strategi 2025-2029. Strategi ini mencakup penguatan industri halal—mulai dari makanan dan minuman, fesyen Muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga ekonomi kreatif—serta pemberdayaan UMKM halal melalui percepatan sertifikasi dan ekosistem yang lebih efisien. Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional juga menjadi fokus utama.
Selain itu, pendalaman sektor keuangan syariah diperluas melalui perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank, serta penguatan dana sosial syariah (ZISWAF) sebagai instrumen pemerataan dan perlindungan sosial. Pemerintah juga membangun empat Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai pusat produksi standar global, yang berlokasi di Modern Halal Valley (Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.
Dewan Nasional Keuangan Inklusif turut memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi, layanan digital, hingga penggunaan uang elektronik. Sementara itu, program Sertifikasi Halal Nasional menunjukkan hasil signifikan; hingga Oktober 2025, BPJPH telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal, menjamin keamanan dan kepastian produk halal di seluruh Indonesia.
Dari sisi pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah terus menjadi motor penggerak pertumbuhan usaha produktif. Sejak diluncurkan pada 2015 hingga November 2025, total penyalurannya mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur. “Ini menunjukkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses modal, memperkuat UMKM, dan mendorong inklusi keuangan yang lebih merata,” ujar Menko.
Ekosistem keuangan syariah juga makin berkembang dengan inovasi sektor jasa keuangan, termasuk Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai amanat UU P2SK. Hingga Oktober 2025, dua lembaga tersebut telah mengelola emas sebesar 148,77 ton, membuka lebih banyak opsi investasi dan pembiayaan aman sesuai prinsip syariah.
“Indonesia memiliki peluang emas menjadi pusat ekonomi syariah dunia, tidak hanya karena jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi juga karena kebijakan tepat, ekosistem yang matang, dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” tutup Airlangga.
Sumber : 457melaniemeadowslane.com
